Minggu, 31 Maret 2013

PERDA NOMOR 8 TAHUN 2010


PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH,



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN

 STAF AHLI BUPATI KABUPATEN MUKOMUKO


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO

Menimbang
:
a.




b.






c.

bahwa Pemerintah Kabupaten Mukomuko dalam menjalankan otonomi daerah pada hakekatnya menyelenggarakan urusan otonomi daerah baik yang bersifat wajib maupun bersifat pilihan sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
bahwa untuk mewujudkan penyelenggarakan urusan otonomi daerah yang bersifat wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko maka organisasi perangkat daerah berupa Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah dan  Staf Ahli Bupati di Kabupaten Mukomuko perlu diformulasikan kearah terciptanya organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;

bahwa dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Mukomuko perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Mukomuko;





d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Mukomuko.
Mengingat
:
1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;


2.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);



3.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);



4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



5.
Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



6.





7.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang        Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor  4737);



8.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);



9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;



10.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG ORGANISASI DAN TATA  KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI KABUPATEN MUKOMUKO

        Ditetapkan di Mukomuko
        Pada tanggal 30 Desember 2010
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH,
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN
 STAF AHLI BUPATI KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO


MEMUTUSKAN :



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.     Daerah adalah Daerah Kabupaten Mukomuko;
2.     Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.     Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
4.     Bupati adalah Bupati Mukomuko;
5.     Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah Kabupaten Mukomuko;
6.     Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko;
7.     Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko;
8.     Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Kabupaten Mukomuko;
9.     Sekretariat DPRD yang selanjutnya disebut Setwan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
10.  Sekretaris Dewan yang selanjutnya disebut Sekwan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;
11.  Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko;
12.  Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas dalam bidang tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
13.  Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian Tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.


BAB II
PEMBENTUKAN


Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Mukomuko.


BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Sekretariat Daerah

Paragraf Pertama

Kedudukan


Pasal 3
Sekretariat Daerah merupakan Unsur Staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.



Paragraf Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4
(1)      Sekretaris Daerah sebagai unsur staf melaksanakan Tugas dan Fungsi Organisasi Koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi penyelenggaraan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta pelayanan administratif.

(2)      Koordinasi penyelenggaraan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis  Daerah, sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kebijakan.


Bagian Kedua

Sekretariat DPRD

Paragraf Pertama

Kedudukan

Pasal 5

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko.

Paragraf Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 6

Sekretaris DPRD melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan administrasi kesekretariatan yang meliputi pengelolaan keuangan, rapat dan sidang, rumah tangga dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

Pasal 7

Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dirumuskan lebih lanjut dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Staf Ahli Bupati

Paragraf Pertama

Kedudukan

Pasal 8

Staf Ahli Bupati membantu Bupati yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan dibentuk paling banyak 5 staf Ahli.



Paragraf Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 9

Tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati adalah melaksanakan tugas membantu Bupati di luar dan fungsi perangkat daerah.

Pasal 10

Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural Staf Ahli Bupati Mukomuko dirumuskan lebih lanjut dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

 SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Sekretariat Daerah


Pasal 11
Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko terdiri dari :

I.     Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko terdiri dari :
A.       Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
1.     Bagian Administrasi Pemerintahan
a.     Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum
b.     Sub Bagian Pembagian Urusan Otonomi Desa dan Kerjasama Daerah
c.      Sub Bagian Pertanahan

2.     Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
a.     Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat
b.     Sub Bagian Kemasyarakatan
c.      Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat Desa Tertinggal

3.     Bagian Administrasi Hubungan Masyarakat dan Protokoler
a.     Sub Bagian Protokol
b.     Sub Bagian Peliputan, Pengolahan Informasi dan Komunikasi
c.      Sub Bagian Pemberitaan dan Penerbitan

B.      Asisten Perekonomian dan Pembangunan
1.     Bagian Administrasi Ekonomi dan Penanaman Modal
a.     Sub Bagian Perekonomian
b.     Sub Bagian Sumber Daya Alam
c.      Sub Bagian Badan Usaha dan Penanaman Modal
2.     Bagian Administrasi Pembangunan
a.     Sub Bagian Penyusunan Program Pembangunan
b.     Sub Bagian Pengendalian Pembangunan
c.      Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan

3.     Bagian Administrasi Keuangan
a.     Sub Bagian Anggaran
b.     Sub Bagian Perbendaharaan
c.      Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi

C.      Asisten Administrasi Umum
1.      Bagian Hukum
a.     Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan
b.     Sub Bagian Hak Azazi Manusia dan Bantuan Hukum
c.      Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi

2.     Bagian Organisasi dan Kepegawaian
a.     Sub Bagian Kelembagaan dan Kepegawaian
b.     Sub Bagian Ketatalaksanaan
c.      Sub Bagian Analisa Jabatan dan Akuntabilitas Kinerja

3.     Bagian Umum dan Perlengkapan
a.     Sub Bagian Tata Usaha
b.     Sub Bagian Perlengkapan dan Aset
c.      Sub Bagian Rumah Tangga

Bagian Kedua

Sekretariat DPRD

Pasal 12

II.      Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari;
1.       Sekretaris DPRD
2.       Bagian Persidangan dan Risalah
a.    Sub Bagian Risalah dan Hukum
b.    Sub Bagian Persidangan
c.    Sub Bagian Perlengkapan persidangan

3.          Bagian Umum
a.    Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
b.    Sub Bagian Urusan Dalam
c.    Sub Bagian Perencanaan


4.       Bagian Keuangan
a.    Sub Bagian Anggaran
b.    Sub Bagian Perbendaharaan
c.    Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi

5.       Bagian Humas dan Protokoler
a.    Sub Bagian Humas, Informasi dan Protokoler
b.    Sub Bagian Dokumentasi
c.    Sub Bagian Perpustakaan

Staf Ahli Bupati

Pasal 13

III.   Susunan Organisasi Staf Ahli Bupati, terdiri dari;
1.             Bidang Hukum dan Politik
2.             Bidang Pemerintahan
3.             Bidang Pembangunan
4.             Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
5.             Bidang Ekonomi dan Keuangan

Pasal 14
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Bupati  Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 di atas, mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana terlampir pada Lampiran I, II, dan III yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15
(1)       Bupati dapat mengangkat Jabatan Fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

(2)       Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.





Pasal 16

(1)       Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2)       Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.

(3)       Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan Kebutuhan dan Beban Kerja.

(4)       Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(5)       Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan.


BAB VI
TATA KERJA

Pasal 17
Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan maupun antar Satuan Organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten, serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 18
Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Asisten, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian wajib mengawasi bawahannya masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 19
(1)       Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Asisten, Kepala Bagian, dan Kepala Sub. Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

(2)       Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diterima oleh Pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.


(3)       Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusannya wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 20
Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Asisten, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat secara berkala.

BAB VII
ESELON JABATAN

Pasal 21
(1)       Sekretaris Daerah adalah jabatan Struktural Eselon II.a.
(2)       Sekretaris Dewan, Staf Ahli, dan Asisten Sekretaris Daerah adalah jabatan Struktural Eselon II.b.
(3)       Kepala Bagian adalah jabatan Struktural Eselon III.a.
(4)       Kepala Sub Bagian adalah jabatan Struktural Eselon IV a.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22
Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku ;
1.         Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2007 Nomor 73) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2.         Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 109) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 23

Ketentuan Peraturan Pelaksana dan Peraturan Daerah yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 22, masih tetap berlaku sebelum diberlakukannya Peraturan Pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.


Pasal 24

Ketentuan Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.
.


BUPATI MUKOMUKO,


                                                                                                              ttd
  ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko
Pada Tanggal 31 Desember 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,


                             ttd

                BM. HAFRIZAL, SH
Pembina TK. I NIP. 19670401 199203 1 012

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2010 NOMOR 148




Tidak ada komentar: